Restrukturisasi Intelijen Australia

Komunitas Intelijen Australia dalam Koordinasi O N I

Membahas restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi kurang menarik karena dengan organisasi yang semakin gendut belakangan ini justru membingungkan fokus operasi BIN di masa mendatang akan seperti apa. Penambahan Deputi Siber BIN mungkin tepat dalam mengantisipasi ancaman di dunia siber, namun dengan sudah berdirinya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berdasarkan Perpres No.53 Tahun 2017 tentang BSSN maka Deputi Siber BIN hanya akan menjadi pemborosan. Blog I-I berani memperkirakan bahwa kinerja BIN akan semakin melorot tidak fokus dan boros anggaran.

Marilah kita tinggalkan sorotan terhadap BIN, dan perhatikan bagaimana restrukturisasi lembaga intelijen di Australia yang baru terjadi setelah puluhan tahun tidak melakukan restrukturisasi yang berarti. Restrukturisasi lembaga intelijen Australia terakhir terjadi pada era 1960-an dan 1970-an.

Perdana Menteri Malcolm Turnbull pada 18 Juli 2017 mengumumkan pembentukan Office of National Intelligence (ONI) dibawah Kementerian Dalam Negeri untuk mengkombinasikan kekuatan dari berbagai lembaga intelijen di Australia. Seperti diberitakan di media Australia, model ONI tersebut mengikuti model Kementerian Dalam Negeri Inggris dan tidak mengikuti pola Department of Homeland Security di AS.

Pembentukan ONI tersebut dinyatakan oleh PM Turnbull sebagai upaya merespon dinamikan ancaman yang berubah cepat dan kompleks.

Singkatnya pembentukan ONI tidak akan mengurangi otoritas lembaga keamanan dalam negeri yang sudah ada, melainkan mengintegrasikan arus informasi dan koordinasi serta operasi sejumlah lembaga keamanan dalam negeri seperti ASIO (Australian Security Intelligence Organization), the Australian Federal Police, the Australian Border Force, the Australian Criminal Intelligence Commission, the Australian Transaction Reports and Analysis Centre or AUSTRAC and the office of transport security dalam bentuk koordinasi erat dimana semua memberikan laporan kepada Mendagri Australia.

ONI yang akan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal akan memusatkan kendali organisasi intelijen dan keamanan di Australia.

Analisa Blog I-I terhadap ONI 

Pelajaran terbaik dari sejumlah restrukturisasi lembaga intelijen di berbagai negara di dunia adalah fokus kepada dinamika ancaman yang semakin kompleks, perkiraan strategis masa depan, dan efektifitas kerja lembaga intelijen dalam mendeteksi dan mencegah ancaman keamanan secara kongkrit.

Persoalan klasik dari keberadaan lembaga-lembaga keamanan yang terpisah-pisah adalah arus informasi yang juga terkotak-kotak dan persaingan antar lembaga dalam mencapai prestasi kerja. Perkembangan geopolitik, konflik, ancaman ekternal dan internal, serta dinamika kejahatan lintas negara yang semakin kompleks tidak dapat menjamin masa depan keamanan dalam negeri Australia dari ancaman-ancaman yang langsung membidik negara dan masyarakat Australia di dalam wilayah kedaulatannya. Itulah sebabnya ONI akan fokus dalam integrasi sistem keamanan nasional Australia guna menghindari terjadinya kelengahan atau kecolongan karena lemahnya koordinasi.

Restrukturisasi besar dan kongkrit serta dapat segera mempersiapkan sistem operasi yang lebih efektif, sharing informasi yang lebih cepat, serta penguatan otoritas intelijen dalam melaksanakan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku.

ONI dalam kerangka besarnya juga akan mengkoordinasikan intelijen dalam negeri ASIO,  intelijen luar negeri the Australian Secret Intelligence Service (ASIS), intelijen surveillance elektronik  the Australian Signals Directorate (ASD), intelijen militer the military’s Defence Intelligence Organisation (DIO). intelijen geospasial the Australian Geospatial-Intelligence Organisation (AGO), the police-linked Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC), intelijen transaksi keuangan the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), Australian Government Security Vetting Agency, the Australian Cyber Security Centre, serta the intelligence arms of the Federal Police, Border Force and immigration department. Sebuah koordinasi yang sangat besar yang hampir mustahil dapat dilakukan Indonesia walaupun jumlah lembaga keamanan dan intelijennya lebih sedikit.

Fungsi ONI yang akan langsung efektif tampaknya lebih kepada operasi keamanan dalam negeri, sementara fungsi koordinasi masih harus melihat perkembangan ke depan apakah akan berfungsi baik ataukah tidak. Namun setidaknya power yang besar yang disandang ONI bukan saja memungkinkan ONI untuk menyusun laporan yang komprehensif berdasarkan masukan dari seluruh lembaga keamanan dan intelijen Australia, melainkan juga dalam hal penyusunan strategi dan arah kebijakan intelijen yang lebih solid.

Pelajaran berharga dari restrukturisasi intelijen Australia

Semangat restrukturisasi lembaga intelijen di Australia berada pada level nasional lintas lembaga dan efektifitas kerja. Sementara restrukturisai lembaga intelijen di Indonesia masih sangat sektoral, internal lembaga masing-masing dan cenderung mengarah kepada semakin lemahnya sharing informasi intelijen dan operasi bersama.

Perhatikan bagaimana setelah 40-an tahun Australia baru menempuh restrukturisasi besar. Selama kurun waktu 40 tahun tersebut tentu saja secara internal masing-masing lembaga intelijen di Australia juga melakukan sejumlah restrukturisasi internal yang tidak menjadi konsumsi publik. Restrukturisasi organisasi pada hakikatnya hanya satu tujuannya yakni peningkatan kapabiltas organisasi yang berdampak kepada kualitas laporan intelijen.

Peningkatan kapabilitas tersebut ada yang sifatnya penajaman yang fokus kepada fungsi tertentu dan ada yang sifatnya perluasan jangkauan operasi. Bila diperhatikan restrukturisasi yang terjadi pada BIN misalnya adalah lebih kepada perluasan jangkauan operasi dan bukan penajaman fungsi tertentu. Sementara pada level nasional muncul ide-ide pembentukan lembaga baru seperti BSSN dan BNPT yang mana bukan mempererat kerjasama dan meningkatkan sharing informasi, melainkan main sendiri-sendiri, sehingga tidak mengherankan bila BIN membentuk Deputi Siber karena hampir dapat dipastikan BSSN akan sulit berbagi informasi atas nama kompartementasi atau semata-mata karena persaingan belaka. Menyedihkan bukan?

Di saat berbagai negara mendorong intergrasi sistem intelijen nasional, Indonesia tak kunjung bergerak menuju kepada integrasi sistem intelijen nasionalnya, malahan justru semakin mengarah kepada disintegrasi. Contoh paling nyata dari sistem intelijen nasional yang kurang berjalan baik adalah Koordinasi Intelijen Negara dalam bentuk Komite Intelijen Pusat (KOMINPUS) dan Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) berdasarkan Perpres No.67 Tahun 2013. KOMINDA dalam pantauan Blog I-I berjalan jauh lebih baik daripada KOMINPUS yang nyaris tidak efektif karena keengganan sharing informasi dari anggota-anggotanya.

Secara aturan hukum, koordinasi intelijen secara nasional di Indonesia berada di tangan BIN, namun pelaksanaannya tidak mudah karena tidak ada kewajiban lembaga-lembaga yang memiliki fungsi intelijen untuk melapor kepada Kepala BIN. Seharusnya BIN tidak perlu mempergendut organisasinya demi perluasan sumber informasi, melainkan memperkuat fungsi koordinasi misalnya melalui revisi UU Intelijen Negara atau Perpres yang mewajibkan lembaga-lembaga yang memiliki fungsi intelijen untuk menyampaikan laporan kepada Kepala BIN. Andaipun sudah ada aturan kewajiban melaporkan kepada BIN, masih belum ada jaminan bahwa dalam pelaksanaannya akan lancar karena masalah struktural, budaya, dan ego sektoral. Misalnya contoh, keluhan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu soal tidak menerima laporan intelijen dari BAIS TNI yang berada dibawah Mabes TNI da hanya melapor kepada Panglima.

Selama Indonesia gagal menciptakan sistem intelijen nasional yang lebih terintergrasi dan sharing informasi yang lebih lancar, maka kita akan terus menyaksikan persaingan-persaingan antar lembaga intelijen, ego sektoral, serta kurang efektifnya intelijen Indonesia dalam mendeteksi dan merespon ancaman.

Bertahun-tahun komunitas Blog I-I mendorong perubahan sistem intelijen nasional yang lebih profesional dan fokus kepada fungsi intelijen untuk keamanan nasional. Namun tampaknya kita masih akan menyaksikan masa depan intelijen Indonesia yang terkotak-kotak. Hanya do'a dan semangat membangun Intelijen yang profesional yang dapat mengingatkan generasi muda intelijen, semoga suatu saat nanti dapat mengubahnya menjadi lebih baik.

Salam Intelijen
Dharma Bhakti