Demokrasi: Menghormati Perbedaan Pandangan

Tulisan ini berupaya untuk obyektif dalam menilai dinamika politik yang belakangan ini sering dinilai secara sepihak dalam sudut pandang yang sangat sempit bahkan cenderung mempertajam "permusuhan" antara kekuatan-kekuatan politik yang ada. Tidak seperti propaganda opini mengatasnamakan rakyat yang dikembangkan oleh Media Group sebagaimana dapat kita saksikan melalui Metro TV maupun kita baca melalui Media Indonesia (MI), jaringan Intelijen Indonesia secara teliti mencatat setiap polemik politik nasional yang berkembang baik secara terbuka maupun tertutup. 

Tulisan ini tidak bermaksud mendiskreditkan Media Group yang membabi buta menuduh kekuatan politik yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih dengan berbagai sebutan-sebutan (name calling) seperti "BALAS DENDAM", "HAUS KEKUASAAN", "BAGI-BAGI KEKUASAAN", dan puluhan sebutan lainnya yang dapat kita kutip langsung dari editorial maupun pernyataan-pernyataan Dewan Redaksi Media Group yang sudah jauh dari sikap profesional jurnalistik yang berimbang.

Fakta-fakta

Contoh Editorial MI berikut ini hanyalah sebagian kecil dari rangkaian propaganda yang tidak memperhatikan bahwa masyarakat memerlukan berita yang faktual dan akurat, bukan pengembangan opini sepihak yang mempertajam "kebencian" sesama anak bangsa.

• Editorial MI (30/9/2014) Mengakhiri Politik Balas Dendam
• Editorial MI (3/10/2014) DPR Baru yang Bikin Malu
• Editorial MI (9/10/2014) Koalisi Terkuat dengan Rakyat
• Editorial MI (10/10/2014) Rakyat Mengawal Pelantikan Jokowi
• Editorial MI (14/10/2014) Kabinet yang Tulus
• Editorial MI (16/10/2014) Rekonsiliasi tanpa Transaksi

Dalam berbagai siaran Metro TV juga sering terdengar suatu sudut pandang yang sangat sinis dan memojokan posisi Koalisi Merah Putih yang sering juga diplesetkan menjadi Koalisi Prabowo. 

Realita Politik Indonesia

Kita tidak dapat melupakan realita politik dimana rakyat Indonesia yang menjadi konstituen atau pemilih dalam pileg dan pilpres 2014 telah memberikan suaranya dengan komposisi yang cukup seimbang, dengan kemenangan tipis suara kubu Jokowi-JK dalam pilpres dan kemenangan suara Koalisi Merah Putih dibandingkan dengan Koalisi Indonesia Hebat. Mengapa realita tersebut mencoba dikaburkan dengan teknik propaganda labelling dan name calling yang membuat kubu Koalisi Merah Putih yang juga didukung oleh puluhan juta rakyat Indonesia menjadi terpojok seolah bagai pesakitan anti demokrasi?

Hal ini sangat tidak sehat bagi demokrasi, karena prinsip dasar demokrasi adalah saling menghormati perbedaan pandangan. Dimana meskipun kubu Koalisi Merah Putih memilih untuk menjadi OPOSISI tidak berarti mereka pecundang yang dituduh tidak legowo. Dalam kaitan menghormati pandangan yang berbeda, tentunya jaringan Intelijen Indonesia juga menghormati propaganda-propaganda yang membabi buta menyudutkan Koalisi Merah Putih. Hanya saja apabila propaganda tersebut tidak dihentikan, maka dampaknya akan dalam bagi bangsa Indonesia dimana sebagian pihak yang kurang percaya diri akan termakan oleh propaganda tersebut dan sebagian yang memiliki keyakinan ideologis akan semakin dalam melahirkan rasa tidak suka. Terlebih Media Group dalam berbagai perbincangan tertutup diketahui dikuasai kelompok tertentu yang menyudutkan umat Islam seperti pernah diungkapkan mantan wartawan dan Editorial MI seperti Edy A. Effendi, bahkan jaringan Intelijen Indonesia di Media Group juga memberikan konfirmasinya.

Demokrasi, Pemerintah dan Oposisi Murni 

Menjadi harapan kita bersama bahwa Pemerintah dapat segera bekerja dengan baik dan memenuhi janji-janjinya. Menjadi harapan kita pula bahwa Kelompok Oposisi memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk mengawasi jalannya Pemerintahan dan bersiap-siap untuk mengambil alih kekuasaan apabila Pemerintah melakukan pelanggaran hukum yang tidak dapat ditolerir. Hal itu justru akan menguntungkan seluruh rakyat Indonesia, karena akhirnya Indonesia memasuki era oposisi murni yang akan sehat bagi demokrasi. 

Sehatnya suatu pemerintahan adalah apabila tidak ada persekongkolan antara eksekutif dan legislatif sebagai sering terjadi selama ini yang tercermin dari sejumlah kasus korupsi. Dengan adanya oposisi murni, maka kekuatan legislatif dan eksekutif akan saling menyandera secara positif yang akan menghindari terjadinya praktek-praktek korupsi atau penyimpangan yang lainnya. Artinya semua pihak akan sangat hati-hati dalam melangkah. 

Oposisi yang menjegal kebijakan Pemerintah yang baik akan kehilangan pamor di mata rakyat, namun oposisi yang diam manakala pemerintah melakukan kekeliruan juga akan kehilangan pamor, terlebih oposisi banci yang berubah-ubah pikiran dukung sana dukung sini, itulah sebabnya Mbah Maimun sangat kecewa dengan para elit politik PPP yang tampak kurang percaya diri dan kurang mampu memposisikan diri secara baik. Kita membutuhkan Oposisi yang kuat sebagaimana tampak dalam sosok Koalisi Merah Putih, namun kita juga menghendaki Pemerintahan yang efektif dan bersih yang tidak diganjal oleh kepentingan kelompok. Hal ini sesungguhnya sangat terang-benderang dapat kita saksikan nanti, bukan di-opinikan sejak dini seolah-olah ada suatu skenario-skenario yang akan menghambat kemajuan Indonesia. 

Jokowi-JK boleh jadi telah dimenangkan oleh MK secara meyakinkan hanya dengan selisih 8 juta suara, sementara fakta dukungan suara rakyat jelas terpecah hampir 50-50 yang tentunya harus menjadi kehati-hatian bagi kita semua dalam menjaga persatuan bangsa. Ujian Kemenangan Jokowi-JK yang pertama akan tampak dari komposisi kabinet yang akan diumumkan minggu depan. Jaringan Intelijen Indonesia tidak akan merecoki siapa-siapa yang akan dipilih menjadi anggota kabinet, namun bila diperkenankan berpendapat hanya akan melihat siapa yang akan dipilih menjadi Kepala BIN. 

Dari sejumlah kandidat Kepala BIN seperti Jenderal Budiman, Jenderal Fachrul Rozy, DR. As'ad Said Ali, Marsekal Madya Ian Santoso Perdanakusumah, Marsda Maroef Sjamsoeddin, dan Mayjen Erfi Triasunnu  akan mencerminkan siapa yang berpengaruh dalam Pemerintahan Jokowi. Apakah Jokowi sendiri, ataukah Ibu Mega, ataukah Luhut Panjaitan, ataukah Hendropriyono, ataukah Jusuf Kalla? Seluruh jaringan Intelijen Indonesia akan segera memahami peta kekuatan tersebut dan beradaptasi tentunya, sehingga tidak ada yang dikhawatirkan.

Namun bagaimana dengan janji pembentukan "kabinet kerja" yang akan disusun Jokowi-JK? Apabila minggu depan kita temukan nama-nama yang tidak kredibel, meragukan, atau bahkan kontroversial dan bermasalah, maka itu akan menjadi makanan empuk Oposisi. Bukankah hal itu akan baik bagi rakyat, karena Jokowi-JK tidak dapat sembarangan dalam memilih orang termasuk dalam membuat kebijakan. 

Rakyat bukan mendukung orang yang menjadi pemimpin, tetapi rakyat memiliki kepentingan agar para pemimpin melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. Sungguh-sungguh mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara dan bukan pencitraan atau menjual mimpi yang akan segera menguap dalam teriknya panas suhu Indonesia belakangan ini. 

Mohon kepada para pengamat juga lebih obyektif dan cerdaslah bila anda memang sungguh-sungguh mengklaim diri sebagai akademisi atau sebagai pengamat. Amat-amatilah setiap gerak langkah para pemimpin kita baik di cabang eksekutif maupun legislatif dan berikanlah pandangan anda berdasarkan fakta dan bukan keinginan atau hasrat anda dalam beropini yang berat sebelah. Karena tugas anda para pengamat adalah juga sebagai agen perubahan, agen yang mempengaruhi dan agen pendidikan politik bagi rakyat Indonesia yang saat ini cukup galau dalam ketidakyakinan akan langkah Indonesia ke depan.

Kepada media massa, janganlah mempertajam permusuhan, tetapi bangunlah pengertian-pengertian yang lebih positif dalam semangat Indonesia tentunya tetap berdasarkan pada fakta-fakta yang ada, sehingga tidak akan tampak sebagai alat propaganda murahan yang merusak bathin rakyat Indonesia.

Mohon maaf dan pengertian kepada semua pihak yang dibahas dalam tulisan singkat Blog I-I. Tidak ada maksud untuk menjatuhkan atau memojokkan siapapun yang juga merupakan bagian dari elemen bangsa Indonesia. Bila anda memiliki pandangan, tentunya jutaan rakyat Indonesia juga memiliki pandangan yang belum tentu sama, hormatilah dan bila anda tidak setuju sanggahlah dengan argumentasi atau pembelaan yang masuk akal yang didukung oleh fakta.

Selamat datang demokrasi Indonesia yang sesungguhnya, semoga Pemerintah dan Oposisi yang seimbang membawa berkah kepada rakyat Indonesia dan bukan membawa petaka. Kuncinya adalah bahwa rakyat memiliki kepentingan yang sederhana yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan rakyat yang terwujudnya harapan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju sejahtera bermoral merata adil dan makmur.

Semoga bermanfaat

Senopati Wirang