Tentang Analisa Laksamana TNI ( Purn) Slamet Soebijanto

Tidak biasanya Blog I-I memberikan respon terbuka terhadap analisa pejabat dan mantan pejabat Indonesia tentang masalah strategis geopolitik maupun politik nasional. Namun karena permintaan lebih dari tigapuluhan email termasuk yang menggunakan nama resmi dan beberapa yang mengatasnamakan Pemerintah RI, maka Blog I-I ingin menyampaikan pendapat sebagai berikut:

1. Laksamana TNI ( Purn) Slamet Soebijanto sebagai mantan KSAL periode tahun 2005-2007 tentunya bukan tokoh sembarangan yang berbicara tanpa fakta-fakta. Dalam beberapa kesempatan beliau mengingatkan kita semua tentang potensi ancaman dari China atau lebih tepatnya People Republic of China (PRC). Beberapa contoh peringatan beliau misalnya dalam berita: Strategi Cina Kuasai Indonesia, Mantan KSAL Bongkar Persekongkolan Jahat Ahok dan China, Mantan KSAL Slamet Subijanto: Indonesia diujung tanduk, serta Upaya Penguasaan Jakarta C.O.G (Center of Gravity).
2. Blog I-I menilai analisa mantan KSAL tersebut menarik untuk dicermati dan didalami informasinya karena sejauh ini belum ada penyelidikan yang serius dari aparat keamanan Indonesia tentang peningkatan operasi intelijen China di Indonesia dan rencana penguasaan Indonesia oleh China. Beberapa isu yang mengemuka misalnya tentang kesengajaan ekspor narkoba dari China ke Indonesia (perang candu), penguatan kelompok mafia China di Indonesia, dan peningkatan arus migrasi illegal dari China ke Indonesia baik yang terjadi dengan memanfaatkan proyek yang dibiayai oleh China dengan buruh asal China, perembesan secara individual melalui jalur koneksi keluarga atau marga China yang telah mapan di Indonesia, maupun yang sifatnya sembunyi-sembunyi melalui jalur laut langsung ke pusat-pusat bisnis di Indonesia dengan memanfaatkan kelemahan aparat imigrasi. Terlebih apabila disangkutpautkan dengan isu politik seperti posisi Ahok sebagai gubernur petahana Jakarta yang mencalonkan diri dalam Pilkada DKI Jakarta, maka fakta-fakta yang akurat sangat diperlukan untuk pembuktian analisa tentang upaya China menguasai Indonesia.
3. Apa yang telah dilakukan oleh Mantan KSAL adalah analisa berdasarkan informasi yang bersifat indikasi di sekeliling asumsi strategi jahat China. Informasi tersebut sifatnya circumstantial atau tidak langsung, namun karena adanya sejumlah kasus pelanggaran keimigrasian oleh warga China di Indonesia yang terungkap belakangan ini, maka argumentasi Mantan KSAL terasa cukup meyakinkan. Menurut Blog I-I, akan lebih baik bagi bangsa Indonesia dan khususnya pemerintah untuk melakukan validasi terhadap informasi-informasi yang bersifat circumstantial, setelah barulah dapat dijadikan dasar bagi kebijakan keamanan nasional yang melindungi kepentingan nasional Indonesia. Karena masalah ini cukup serius dan dapat dimanfaatkan untuk melahirkan sentimen Anti Cina seperti di masa lalu yang diwarnai pertumpahan darah, maka peranan pemerintah dalam meluruskan informasi semacam ini menjadi sangat penting. Di masa lalu BAKIN memiliki lembaga khusus bernama Badan Koordinasi Masalah China yang telah dibubarkan karena keyakinan loyalitas etnis Tionghoa Indonesia dapat dibangun secara wajar melalui demokrasi. Namun apabila analisa Laksamana Slamet Soebijanto terbukti, hal ini sudah masuk ke dalam ranah hubungan antar negara dan menjadi tanggung jawab Intelijen, Polri, TNI dan Imigrasi untuk secara serius melakukan penyelidikan terhadap perembesan orang-orang dari daratan China. Bahkan BIN dapat mempertimbangkan untuk mengaktifkan kembali Badan Khusus Urusan China tersebut demi keselamatan bangsa dan negara Indonesia.
4. Sebuah analisa strategis dapat saja dibuat berdasarkan dugaan kuat atau instink Jenderal yang berpengalaman. Namun analisa strategis yang baik tetap harus berdasarkan fakta dan informasi intelijen serta analisa perkiraan keadaan. Fakta-fakta yang terkumpul kemudian diklasifikasikan ke dalam indikasi-indikasi sehingga dapat memberikan gambaran trends atau kecenderungan yang telah terjadi atau akan terjadi. Proses tersebut dapat berlangsung singkat atau lama tergantung kepada ketersediaan bahan keterangan. Faktor paling penting dalam mengungkapkan ada tidaknya upaya China menguasai Indonesia adalah pada fakta deteksi dini adanya aksi atau kegiatan warga negara China di Indonesia baik yang tampak wajar maupun tidak wajar, kemudian jumlahnya berapa banyak, dan monitoring terhadap kegiatan mereka yang berada diluar ketentuan hukum, misalnya visa kunjungan untuk bekerja, visa bekerja untuk menetap bahkan membuat identitas lokal, dan pengambilalihan identitas warga Tionghoa Indonesia yang telah meninggal dunia menjadi milik warga negara China yang merembes ke Indonesia. Praktek-praktek tersebut di masa lalu cukup masif dan membahayakan Indonesia, sehingga Pemerintah Orde Baru mengambil kebjiakan yang tegas misalnya dengan ganti nama, dan pengawasan khusus kepada orang-orang Tionghoa. Meskipun kebijakan era Orde Baru tersebut dituduh diskriminatif, namun pada eranya cukup efektif menekan arus migrasi orang-orang China dari daratan Tiongkok. Pada era reformasi, bahkan persyaratan Presiden Indonesia adalah orang Indonesia Asli telah dihapus, apakah hal ini bagian dari pengaruh kelompok pro China atau murni proses demokrasi tentunya menjadi kajian yang terpisah.
5. Konflik regional dan global tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dalam negeri Indonesia. Bahwa China memiliki Badan Khusus Pembinaan Seluruh Keturunan China di dunia merupakan fakta kepentingan nasional China Raya yang diperjuangan melalui kaum China Perantauan. Bahwa Amerika Serikat selalu memberikan warning adanya potensi ancaman operasi intelijen dari kaum China Perantauan juga tidak terlepas dari kepentingan nasional AS. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dalam kegamangan dan kelemahan politik dan ekonomi serta kecenderungan untuk saling mencakar dalam pertarungan politik nasional, maka isu-isu terkait kalangan China Perantauan menjadi terabaikan. Komunitas Tionghoa Indonesia banyak yang telah membuktikan nasionalisme Indonesia-nya dan kontribusinya juga tidak sedikit untuk kemajuan Indonesia Raya. Namun demikian, komunitas yang eksklusif dan tidak tersentuh pun tetap ada yang mana pada era Orde Baru berada di dalam radar, sekarang sudah bebas lepas dan suli untuk dimonitor terlebih karena kekuatan ekonomi China memungkinkan untuk leluasa untuk bergerak di seluruh nusantara Indonesia.
6. Pada level regional dan global, kepentingan China adalah agar Indonesia tetap netral dalam konflik Laut China Selatan atau bahkan bila perlu dipengaruhi untuk pro China. Kemudian dalam persaingan pengaruh China-AS, tentunya Indonesia diharapkan untuk lebih berpihak kepada China. Bagaimana caranya? Tentunya melalui agen-agen intelijen China di Indonesia termasuk melalui tokoh-tokoh etnis Tionghoa yang berpengaruh di Indonesia. Hal itu sebenarnya wajar saja dalam lobby dan dunia politik, namun apabila dipolitisasi maka dampaknya adalah kecurigaan antar kelompok etnis di Indonesia yang akan merugikan Indonesia Raya,
7. Mengenai penguasaan ekonomi dan kekayaan alam Indonesia oleh China. Secara faktual etnis Tionghoa memiliki penguasaan ekonomi yang besar atau bahkan dapat dikatakan menguasai prosentase yang terbesar dibandingan dengan etnis-etnis lain di Indonesia. Namun hal itu terjadi karena faktor sejarah panjang dan politik afirmasi bisnis kepada kelompok pribumi di Indonesia dapat dikatakan tidak efektif. Malaysia yang masih melanjutkan politik afirmasi mengutamakan penguasaha pribumi saja masih dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil, apalagi Indonesia yang begitu longgar dan liberal. Mengatasi masalah seperti itu tidak dapat hanya menggunakan logika politik, karena logika ekonomi mempunyai kekuatan tersendiri dalam bergerak. Artinya sangat banyak PR bagi pemerintah, pengusaha dan masyarakat secara umum untuk mengatasi "ilustrasi bahaya China" tersebut.
8. Tiga hal berikut ini dapat dipertimbangkan sebagai langkah awal: (a) Memastikan loyalitas etnis Tionghoa Indonesia tidak perlu melalui monitoring khusus seperti di masa lalu, melainkan dapat ditempuh dengan penyelarasan logika kepentingan ekonomi bisnis dan kepedulian sosial dalam identitas keIndonesiaan yang plural dan demokratis. Pada saat yang bersamaan, perilaku menyimpang dari etnis Tionghoa Indonesia yang mengindikasikan adanya upaya perembesan warga negara China harus ditindak secara tegas dengan hukum yang berlaku, hal ini sangat penting dalam menurunkan tingkat kecurigaan yang semakin lama semakin tinggi seperti peringatan dari Laksamana Slamet Soebijanto; (b) BIN, Polisi, dan Intelijen Imigrasi harus meningkatkan kapabilitas operasi counter intelijen, sehingga dugaan-dugaan adanya permainan intel asing (Barat) dan Aseng (China) yang ingin menguasai Indonesia melalui agen-agennya di Indonesia dapat diungkapkan dan dicegah; (c) Upaya-upaya penyadaran satu identitas Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika harus ditujukan secara umum kepada seluruh elemen bangsa Indonesia. Penyadaran tersebut jangan secara khusus ditujukan kepada agama tertentu atau etnis tertentu, melainkan merupakan bagian dari pembangunan karakter kebangsaan Indonesia.

Semoga catatan ini bermanfaat.
Salam Intelijen
Senopati Wirang